SEKOLAH YANG SELALU "BERGEJOLAK" - a story about SDN Rawamangun 12 Pagi (SD Lab School)

Sudah beberapa bulan ini, kami nggak sempat berkunjung ke sekolah Anjani. Terakhir kali, ketika di sekolah anak kami ini mengadakan acara dalam rangka kedatangan Menteri Kehutanan MS. Kaban yang mengkampanyekan pohon di sekolah. Lho bukannya setiap hari mengantar? Yap! Betul! Setiap hari saya mengantar Anjani ke sekolah, tetapi nggak sampai ke gerbang sekolah.

Kebetulan pagi ini, kami menyempatkan diri berkunjung ke sekolah Anjani. Buat saya ada hal yang menarik dari kunjungan saya. Selain ada surat kesepakatan bersama antara Kepala Sekolah dengan Ketua RT yang sebelumnya saya sempat ceritakan di cerita saya sebelum ini, ada pula soal surat edaran yang dikeluarkan Komite Sekolah yang ditempel di sebuah papan pengumuman yang dikasih nama Berita Aktual.

Surat bernomor KS-Sek/105/XI/2009 yang ditandatangani oleh Ketua Komite Sekolah (Hj. Elvawaniza), Sekretaris (Ina Sutedjo), dan diketahui oleh Kepala SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi (Drs. Yitno Suyoko, MM) ini berisi mengenai permintaan sumbangan. Sebenarnya surat ini diberikan kepada seluruh murid sekolah per tanggal 18 November 2009 lalu, tetapi kebetulan kami belum sempat membaca.


Papan sekolah yang masih menggunakan SDN Percontohan Rawamangun 12 Pagi, belum ada embel-embel RSBI. Masih malu mengakui kali ya? Soalnya menurut saya sih belum layak. Masa cuma gara-gara sekolah ini dihuni oleh murid-murid dari golongan the have alias orang-orang kaya jadi pake embel-embel RSBI? Gengsi dan malu nggak mau disamakan kayak SD-SD Negeri lain. Yang terpenting bukan RSBI-nya, tapi kualitas guru dan prestasi muridnya. 

Dalam surat itu, pihak sekolah yang diwakili oleh Komite Sekolah menghimbau partisipasi seluruh orangtua murid agar membayar uang bulanan senilai Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu) per bulan, terhitung mulai bulan Juli sampai November 2010. Sebelumnya, pada bulan Juli sampai November 2009, orangtua murid wajib menyetor Rp Rp 700.000 (tujuhratus ribu rupiah), yang sebenarnya juga merupakan masuk ke dalam agenda minta-minta sumbangan yang kalo di sekolah Anjani dinamakan Sumbagan Peduli Pendidikan Bulanan (SPPB). Selain uang SPPB ini, orangtua dari murid baru juga diwajibkan membayar uang senilai Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Itulah uang bayaran anak kami di sekolah Sekolah Dasar Negeri Rawamangun 12 Pagi yang berada di kompleks Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta ini. Murah? Yap, Alhamdulillah murah! Setidaknya buat ukuran kami dan beberapa orangtua lain. Bahkan barangkali beberapa orangtua akan mempertanyakan soal uang bayaran ini.

“Nggak salah?”

“Kok murah amat!”

“Labs School kan sekolah favorit? Keren! Kok bayarannya murah banget!”

Biasanya yang mempertanyakan begitu adalah orangtua-orangtua kaya. Mereka yang nggak punya masalah dengan uang. Yang punya mobil lebih dari tiga –satu mobil buat suami, satu mobil buat istri yang biasa dipakai jalan-jalan atau arisan, satu mobil lagi dipergunakan buat pembantu yang akan mengantar-jemput-. Mereka yang memberikan anak-anak mereka sebuah Blackbarry, sementara teman-teman SD-nya cuma punya Nokia seharga 700 ribuan perak.


Ruang kelas sekolah yang katanya merintis berstandar internasional.

Para orangtua kaya ini yang memang seringkali mengacaukan dunia “persilatan”, maksudnya mengacaukan dunia pendidikan. Nggak cuma soal mengajari anak-anak agar nggak komsumtif atau memiliki jiwa kapitalis, tetapi juga soal bayaran sekolah. Mereka inilah yang kerap mengejek orangtua-orangtua murid yang memperjuangkan hak mereka, yakni bersekolah secara gratis tanpa dipungut biaya sepersen pun dari sekolah.

Iya, SD anak kami memang dikenal sebagai SD Lab School. Semua orangtua tahu, Lab School itu punya pencitraan yang luar biasa keren. Dianggap sekolah favorit. Katanya lagi, pendidikannya bagus. Padahal kalo Anda tahu, SD Lab School itu nama aslinya SD Negeri Rawamangun 12 Pagi, tahu?! Artinya, SD Lab School itu sama aja kayak SD-SD Negeri lain yang Anda biasa lihat.

Orangtua-orangtua kaya itulah yang ingin merubah SD Negeri Rawamangun 12 Pagi ini menjadi sekolah elit. Sekolah yang kelihatan mahal, dimana citranya nggak kayak sekolah-sekolah inpres atau SD-SD biasa lain. Caranya? Berawal dengan tidak mau mengambil dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Anda tentu tahu dong, yang namanya SDN itu mendapatkan BOS?


Ini satu tempat yang paling nggak saya suka. Kenapa? Di tempat ini banyak ibu-ibu (kalo kebetulan nggak ada para pembantu) seringkali ngerumpi nggak penting, bukan ngerumpiin masa depan anak-anak mereka yang sedang belajar. Saya bahkan pernah duduk dengan Ibu-Ibu yang mengumpulkan uang arisan. Anda tahu uang arisannya berapa? Lebih dari satu juta! Di tempat ini pula Ibu-Ibu kaya membuat strategi agar para orangtua yang nggak mau bayar sumbangan dikucilkan dari pergaulan.
Depertemen Pendidikan (Diknas) sudah mengalokasikan dana buat kepentingan pendidikan yang lazim dikenal sebagai BOS. BOS ini diberikan pada SD sampai SMP. Komposisinya adalah SD yang berada di Kabupaten mendapat dana senilai Rp 397.000 per siswa per tahun. Jadi kalo ada sekolah yang jumlah siswanya 500 orang, ya tinggal dikalikan saja 500 siswa dikali Rp 397.000. Sementara buat sekolah yang berada di Kotamadya akan mendapatkan dana BOS senilai Rp 400.000 per siswa per tahun.

Sekolah tempat anak kami belajar, sejak awal mendapatkan dana BOS. Saya masih ingat pertama kali masuk, para orangtua dikumpulkan oleh Kepala Sekolah. Selain mempresentasikan mengenai hal-hal apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan sekolah ini, Kepala sekolah secara tidak langsung mem-brainwashed orangtua-orangtua yang baru memasukkan anak mereka ke SDN Rawamangun 12 Pagi ini agar mengerti, bahwa BOS nggak cukup. Dana BOS nggak bisa menjadikan sekolah memiliki fasilitas yang diinginkan bersama.

Terus terang saya nggak mengerti, fasilitas seperti apa yang diinginkan. Komputer? Lab bahasa? AC? Lagi pula siapa yang menginginkan itu? Saya, kami, atau para orangtua kaya itu? Aneh!

Ujung-ujung dari brainwashed itu, Kepala Sekolah mengharapkan BOS nggak diberikan di sekolah ini. Soalnya kalo dana BOS diturunkan, maka pihak sekolah nggak boleh meminta sumbangan lagi pada orangtua murid. Sebaliknya kalo sekolah nggak mengambil dana BOS, maka pihak sekolah yang diwakili oleh Komite Sekolah bisa menarik sumbangan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Kejadian lima tahun lalu itu, masih memberkas di otak saya. Terjadi tarik menarik antara orangtua murid. Ada yang setuju dana BOS nggak diambil, banyak yang tidak. Sementara kami abstain. Yang setuju, biasanya adalah para orangtua kaya yang saya ceritakan di awal tadi nggak masalah dengan uang dan ingin menjadikan sekolah ini sebagai sekolah semi swasta, bukan kayak SD-SD biasa. Sebagian dari mereka juga sudah punya anak yang kebetulan masih bersekolah di situ. Sementara yang menentang atau tetap menginginkan dana BOS diambil kebanyakan orangtua-orangtua kelas menengah. Tetapi ada pula yang sebenarnya orangtua dari golongan mampu juga, lho, yang biasanya mereka tampil humble alias rendah hati.

Sejujurnya kami nggak bisa menyangka, kejadian 4 tahun lalu itu mengenalkan kami pada sebuah sekolah yang ternyata selalu saja “ribut”. Maksudnya, SD Negeri Rawamangun 12 Pagi ini selalu punya masalah dalam pengelolaan keuangan, sehingga cukup mengganggu dalam perjalanan ajar-mengajar di sekolah anak kami. Bagaimana perasaan Anda ketika anak Anda pulang dan mengatakan begini:

“Pap, kata Bu Guru besok raport Anjani nggak dikasih, karena Anjani belum melunasi uang sumbangan?”

“Ma, mulai besok Anjani bawa baju ganti, karena AC di sekolah mati. Kata Pak Guru, kalo kita nggak bayar uang sumbangan, AC-nya nggak bakal dibenerin.”

Buat saya, soal raport yang nggak diberikan atau AC mati sudah keterlaluan. Beberapa waktu lalu, ancaman-ancaman yang dilakukan pihak sekolah itu membuat sejumlah orangtua jengkel. Saya mengerti, supaya para orangtua mau membayar sumbangan, hal yang paling efektif dilakukan adalah dengan melakukannya pada anak didik. Gokil nggak?


Lembaran rekapitulasi Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) SDN Rawamangun 12 Pagi Tahun 2009/2010. Totalnya Rp 4,2 miliar. Kalo bukan karena embel-embel Rintisan Sekolah Berstandar Internasional, nggak mungkin SD Negeri ini punya RAPBS gede. Paling-paling biayanya kayak SD-SD Negeri lain
Tragis memang yang terjadi di sekolah anak kami. Saya sempat menceritakan pada Anda, bahwa dalam waktu lima tahun bersekolah di SD Negeri Rawamangun 12 Pagi, sudah tiga Kepala Sekolah diganti. Pergantian ini konon diakibatkan gara-gara masalah uang. Coba Anda pikir, kalo dana BOS sudah diambil, artinya sekolah nggak berhak meminta sumbangan lagi dong? Nah, di sekolah anak kami aneh. Dana BOS diambil, sumbangan diambil. Yang menyesakkan, laporan keuangannya pun nggak transparan. Nggak heran sejumlah orangtua melakukan protes. Isu protes adalah Kepala Sekolah korupsi atau Komite Sekolah kongkalikong dengan Kepala Sekolah dalam melakukan pengelolaan dana operasional yang nggak transparan. Protes yang selalu muncul di media ini menghasilkan penopotan beberapa Kepala Sekolah.

Isu korupsi dana BOS memang bukan cuma di sekolah anak kami. Menurut Peneliti di bidang pendidikan Indonesian Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, sekitar 60% sekolah menyelewengkan dana BOS (Suara Pembaruan, Senin, 29 September 2009). Dana BOS yang dikorup senilai 13,7 juta per sekolah. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 6 dari 10 sekolah menyimpangkan dana BOS.

Guna menjadikan SD Negeri Rawamangun 12 Pagi ini semi swasta atau boleh meminta sumbangan, maka ditambahlah embel-embel Rintisan Sekolah Bertaraf International (RSBI). Dengan embel-embel ini, para orangtua yang mengharapkan bisa bersekolah gratis nggak bisa protes lagi. Sebab, Komite Sekolah selaku wakil sekolah sudah mengeluarkan surat edaran permintaan SPPB itu tadi, dimana terdapat landasan kebijakannya, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Selain itu juga Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 060 Tahun 2009 Tentang Pedoman Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah untuk TK, SDN, SMPN, dan Sekolah Luar Biasa Negeri Provinsi DKI Jakarta. Bahwa sumbangan siswa baru senilai Rp Rp 6.200.000 dan uang bulanan Rp 140.000.



Agar jadi Sekolah yang berstandar internasional, AC kudu dingin. Tetapi kalo ada sejumlah orangtua murid yang nggak mau bayar sumbangan, AC nggak bisa dibetulkan. Uang operasionalnya kurang. Biar dibilang standar internasional, ada kamera CCTV yang selalu memantau kondisi murid-murid (perhatikan di foto pojok atas kanan, itu CCTV). Luar biasa bukan?
Anda tahu? Buat menguatkan agar para orangtua mau membayar SPPB, di papan pengumuman berjudul Berita Aktual itu dipajang beberapa artikel tentang dana BOS, dimana seluruh artikel itu mengecam efektivitas dana BOS. Buat saya aneh. Kenapa yang dipajang cuma artikel yang kontra pada dana BOS? Ini yang menjadi pertanyaan besar dan jelas mengetahui bahwa sekolah dan Komite Sekolah lebih suka meminta SPPB ketimbang dana BOS, sehingga sekolah ini nggak menjadi sekolah gratis. Mana ada yang gratis di Jakarta ini? Kencing aja bayar!

Lucunya lagi, artikel-artikel yang ditempel di situ semua berasal dari koran Suara Pembaruan (SP). Ada SP tanggal 23 September 2009 berjudul: “Klaim Pendidikan Gratis Adalah Pembohongan Publik”. Lalu SP tertanggal 24 September 2009 dengan judul artikel “Mendiknas Harus Minta Maaf”; “Ubah Difinisi Sekolah Gratis” (SP, 25 September 2009); “Orangtua Termakan Sekolah Gratis” (26 September 2009); “Cabut Iklan Sekolah Gratis” (28 September 2009). Semua artikel tersebut ditulis oleh wartawan SP yang berinisial W-12. Cuma satu artikel yang ditulis oleh M-15, yakni artikel “Klaim Pendidikan Gratis Adalah Pembohongan Publik”. Lucu bukan? Patut dicurigai, jangan-jangan...


Artikel mengenai kritik terhadap BOS yang dipajang di papan pengumuman. Anehnya semua artikel ditulis koran Suara Pembaruan dengan tanggal yang berurutan. Kenapa dan ada apa ya? Saya jadi curiga!
Kenapa cuma SP? Kenapa nggak ada media lain yang mau menulis kalo BOS memang benar-benar nggak efektif? Koran besar kayak Kompas misalnya, Media Indonesia, Republika, atau sekelas Tempo nggak menulis kalo Pendidikan Gratis itu dianggap sebagai kebohongan publik? Aneh! Tapi ya begitulah kenyataan yang terjadi di sekolah anak kami. Demi ingin memungut SPPB, segala daya upaya dikerahkan agar orangtua-orangtua yang “usil”, yang ingin sekolah SD Negeri Rawamangun 12 Pagi ini benar-benar gratis, terpaksa harus ikut aturan, yakni membayar SPPB. Kecuali memiliki surat keterangan nggak mampu dari RT/RW –sebagimana point “c” di surat yang diedarkan Komite Sekolah tertanggal 18 November 2009-, maka orangtua tersebut benar-benar bebas dari SPPB atau sumbangan apapun.

Terlepas dari uang SPPB ini, kami merasa “terjebak” menyekolahkan anak kami di sini. Ini memang sangat pribadi, tetapi buat kami ini cukup signifikan. Bahwa niat kami menyekolahkan Anjani di sekolah ini tentu gara-gara pencitraan yang luar biasa dari SD yang dikenal sebagai SD Lab School ini. Sebagai alumni Lab School, jelas secara emosional, saya juga turut mempromosikan positif pada sekolah ini. Lebih dari itu, orangtua saya pun mendukung 100% kalo cucunya bersekolah di sini.

Tetapi pada kenyataannya, SD yang dahulu saya pernah belajar jauh berbeda dengan SD sekarang. Sejak pertama masuk, sekolah ini selalu “bergejolak”. Kayak-kayaknya baru kemarin saya berkenalan dengan Ibu Hj. Tien Yuniati S.Pd sebagai Kepala Sekolah, eh sudah diganti dengan Pak Drs. Sugeng Sulistyo, MM. Pd. Terakhir, anak saya membawa surat edaran, dimana Kepala Sekolah-nya sudah Pak Drs. H. Yitno Suyoko, MM.

Ada apa sih dengan sekolah SD Negeri Rawamangun 12 Pagi ini? Kok masalah nggak selesai-selesai? Inilah yang kami sebut dengan istilah “terjebak”. Kalo saja kami tahu ada sekolah bernama AT-Taqwa di kompleks UNJ lima tahun lalu, kami pasti lebih memilih di sekolah ini, yang sekarang menjadi sekolah anak kami kedua: Khaira. Selain nggak pernah “ribut”, diam-diam sekolah ini termasuk sekolah favorit, karena prestasi akademiknya. Ah, moga-moga di tahun-tahun terakhir Anjani sekolah ini, Pak Drs. H. Yitno Suyoko, MM bisa mengelola sekolah ini agar nggak "bergejolak" lagi. Apalagi dengan prestasi Pak Yitno yang sempat meraih prestasi sebagai Guru Teladan tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2001 ini, kami selaku orangtua bisa berharap banyak.